MUISUMBAR.or.id, PADANG — Majelis Ulama Indonesia Sumbar menggelar Focus Group Discusion (FGD) bersama ormas, akademisi dan stageholder terkait di aula PPs UIN Imam Bonjol Padang, Senin, (20/2/2023)
Ketum MUI Sumbar yang juga pimpinan sidang FGD, Buya Dr. Gusrizal Dt. Palimo Basa mengatakan Perda tanah ulayat dalam pandangan anggota FGD dinilai sangat prematur atau butuh banyak masukan.
Menurut Buya, MUI menyorot hilangnya perpektif syara yang mestinya jadi pondasi dalam mendudukan keberadaan tanah ulayat karena ketentuan yang dibangun tanah ulayat tidak bisa menghindar dari ABS-SBK, hal itu yang perlu ditekankan kepada penyusun ranperda tersebut.
Adapun catatan lainnya dari tiga komisi FGD terkait eksistensi tanah ulayat belum rampung termasuk berbagai istilah yang belum merujuk kepada adat Minangkabau.
Jika ranperda ingin ranperda tanah ulayat ini tetap dilanjutkan tidak cukup hanya hearing, lanjut Buya, MUI meminta tim penyusunan Ranperda serius melakukan diskusi secara komprehensif dengan stakeholder terkait. Terutama pihak yang akan memberikan masukan terkait ABS-SBK terutama masukan dari kalangan ulama.
Lanjut Buya, diantaranya ada juga anggota FGD yang membahas perda ini harus memiliki semangat kepastian pembelaan kepentingan masyarakat Minangkabau.
Pimpinan sidang FGD juga mewanti-wanti perda ini tidak berjalan baik tanpa adanya masukan pihak terkait.
“Dalam pandangan MUI tidak hanya bicara tataran konsep kepemilikan dan pemanfaatan tetapi akan berdampak pada perkara halal dan haram serta shah dan batal,” tutup Buya.
