MUISUMBARORID, BUKITTINGGI -- Wakil Ketua Umum MUI pusat Prof Dr. Yunahar Ilyas membuka secara resmi Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) MUI Sumbar di Hotel Dymens, Bukittinggi Jumat, (19/7/2019).
Dilansir dari MinangkabauNews.com Waketum MUI pusat, Yunahar Ilyas mengatakan ulama Sumbar memiliki ciri khas yang melekat yakni watak kepemimpinan sekaligus dai. "Persoalan keummatan tidak bisa hanya soal MUI saja, melainkan butuh peran semua pihak termasuk pemerintah daerah," ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa umat Islam kedepan menghadapi tantangan yang lebih berat dan komplek, selain aliran sesat juga adanya kecendrungan maraknya LGBT.
Ketum MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar mengatakan kita berkomitmen bersama, memikul berbagai macam reaksi persoalan keummatan mulai aliran sempalan hingga Islam Nusantara.
"Kita berkumpul disini untuk menyikapi perbudakan seperti kefakiran dan keserakahanan kekuasaan. Para dai khususnya MUI harus berani yang hak walaupun pahit. Syekh tidak mendapat SK, tetapi beban jauh lebih berat," tandasnya.
Katanya, MUI Sumbar mendorong bank konvensional menjadi Bank syariah. Selain Bank, MUI juga membina Koperasi syariah yang jumlahnya sudah mencapai 200-an.
Buya juga menyoroti persoalan LGBT yang marak belakangan ini, yang dimantapkan dengan ide pembentukan peraturan nagari yang mengatur sanksi dan larangan LGBT.
Tak kalah penting, kata Buya, adalah menyikapi terkait Islam Nusantara yang yang dalam prakteknya mengandung sinkretisme dan pluralisme agama. MUI Sumbar baru menolak secara prinsip terkait Islam Nusantara. Karena itu, perlu membuat langkah-langkah konkrit untuk mengantisipasinya.
"Kita mendorong ulama yang ada kelurahan dan nagari agar membentuk MUI Nagari/kelurahan yang pembentukannya difasilitasi pemerintah setempat," ujarnya.
Gubernur Sumbar, H. Irwan Prayitno mengungkapkan Rakorda MUI Sumbar ini penting sebagai sarana media organisasi mensolidkan berbagai hal.
"Sinergi ulama dan umaro dalam menghadapi tantangan zaman dan persoalan LGBT yang kian menjadi persoalan," paparnya.
Rakorda MUI Tahun 2019 Gubernur mengharapkan agar dapat menghasilkan rumusan-rumusan untuk program kerja yang realistis dan implementatif dalam menguatkan peran ulama untuk kemaslahatan umat.
"Ulama itu memang harus tegas dan memiliki karakter yang kuat," tegasnya.
Wali Kota Bukittinggi H. M. Ramlan Nurmatias mendukung atas program MUI menegakan amal maruf dan mencegah kemungkaran, terutama membina generasi muda, disadari bahwa generasi muda adalah masa depan bangsa, dengan menata generasi muda maka masa depan Bukittinggi akan cerah.
"Insya Allah, Pemko Bukittinggi dan MUI akan terus bersinergi dan dapat bersama-sama mencari solusi terhadap berbagai permasalahan umat, khususnya dalam pembinaan umat, saya berharap ini terus berlanjut karena sesungguhnya tantangan kita kedepan lebih besar lagi. Jadi Rakorda ini penting karena MUI sebagai pendamping pemerintah dalam menjaga keseimbangan pembangunan dan pelaksanaan pemerintah," ujarnya
"Kita berencana akan membangun kantor himpunan dai dan juga kantor LKAAM untuk membantu pembangunan di Kota Bukittinggi," tutupnya. (RI)
