MUISUMBAR.OR.ID, PADANG -- DPRD Sumbar mengumpulkan ormas Islam dan unsur adat bersama Anggota DPR RI Guspardi Gaus di Aula Utama DPRD Sumbar, Kamis, (18/2/2021).

Dalam kesimpulan yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar, menyatakan seluruh Ormas yang hadir MUI, Muhammadiyah, Tarbiyah/perti dan Dewan Pengawas Pendidikan. Juga hadir unsur adat LKAAM dan Bundo Kanduang kecuali PWNU Sumbar.

"Mereka dengan tegas Sumbar tolak SKB 3 Menteri karena menimbulkan keresahan dan kegelisahan yang massive di tengah masyarakat. Dan terkesan SKB terburu," katanya.

Ketum MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar mengatakan Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang maha esa, maka pihaknya heran kenapa aturan berdasarkan agama di negara ini menjadi tabu.

"Sebelumnya MUI Sumbar dan ormas Islam telah melakukan pertemuan dan bersepakat aturan perda bernuansa agama Islam di Sumbar hanya ditujukan kepada umat islam bukan kepada non muslim. Maka kasus SMKN 2 sebenarnya bukanlah kesalahan perda atau aturan, karena dalam aturan tidak ada pemaksaan memaki jilbab bagi siswi non muslim," katanya.

MUI Sumbar mempertanyakan apakah aturan menteri tersebut sudah bersifat kebenaran mutlak, apakah tidak boleh masyarakat beraspirasi lagi. MUI tidak setuju apabila masyarakat Minangkabau disebut Intoleran atau anti kebhinekaan.

"Godaan terhadap generasi muda semakin hari semakin meningkat, sementara aturan untuk menjaga akhlak anak-anak justru dibuang. Konteks menutup aurat dalam pendidikan itu bukanlah pemaksaan, tetapi pembiasaan.

Adat dan islam di Minangkabau tidak dapat dipisahkan, maka dari itu sudah saatnya orang Minangkabau menegaskan hal ini, bukan hanya tentang soal berpakaian, tetapi hal-hal lain," kata Buya Gusrizal